Sabtu, 21 Agustus 2010

GERAKAN SEPARATISME DI INDONESIA

“Menumpas Gerakan Separatisme Di Indonesia Dalam Payung
Bhineka Tunggal Ika”



A. KONSEPTUAL SEPARATISME

Setelah berjaya hampir setengah abad di bumi Nusantara pasca kemerdekaannya, nasionalisme Indonesia seakan-akan runtuh begitu saja tanpa sisa. Rasa kebanggaan sebagai sebuah kesatuan bangsa Indonesia tampaknya menghilang, tergerus oleh gelombang semangat kesukuan dan kedaerahan yang tengah menggelora di sejumlah wilayah. Ikatan kebangsaan Indonesia menjadi tidak begitu berarti, dan tenggelam oleh sentiment entis yang sangat kental. Muncul barbagai konflik benuansa suku, agama, dan ras (SARA) di Kalimantan, Maluku, dan Poso, hingga gerakan pemberontakan local radikal di Timor-Timur, Aceh, Maluku Selatan, dan Papua tampaknya menjadi bukti nyata bahwa rasa kebangasaan telah memudar dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia sebagai kesatuan Entitas dalam sebuah Negara Bangsa.

Sejak republik ini berdiri, para pendiri bangsa ini berusaha menanamkan jiwa kesatuan dalam kemajemukan yang lama dihancurkan oleh kolonial Belanda dengan politik adu domba untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan, atau yang lebih kita kenal dengan politik devide el impera. Untuk itu para pendiri bangsa menggagas semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaijiwa NKRI yang bercorak kemajemukan dan multikultural.
Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika. NKRI pertama-tama dipahami sebagai satu kesatuan manusia, bukan sebagai satu kesatuan wilayah. Sehingga inti sentral dari NKRI adalah tiap manusia dengan kemajemukannya atau masyarakat pluralis di negeri ini
Wacana Separatisme cultural yang anti-Nasionalisme Indonesia menjadi fenomena sekaligus pertanyaan yang terus membayang, munginkah rasa nasionalisme Indonesia telah berakhir ?? Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme ini, pemerintahan Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya.

2. KENYATAAN

Belakangan ini ada gejala dimana gerakan separatisme di Indonesia semakin meluas. Hal ini muncul dalam berbagai peristiwa yang bisa dikaitkan dengan gerakan separatisme. Misalnya pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan presiden beberapa waktu yang lalu dalam perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon. Peristiwa ini sekalipun tidak disuarakan secara terang-terangan sebagai bentuk perlawanan terhadap eksistensi NKRI, tetapi di dalamnya terindikasi ada niat-niat untuk kembali menunjukkan bahwa gerakan RMS masih ada dan eksis.
Peristiwa lain adalah penurunan bendera Merah Putih yang dilakukan orang tak dikenal yang terjadi di tiga daerah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Lagi-lagi peristiwa ini adalah salah satu penghinaan bagi negara. Sebab, bendera Merah Putih adalah simbol negara yang harus dijaga. Martabat bangsa termaktub dalam kibaran bendera Merah Putih. Belakangan ini bahkan ada indikasi untuk menghidupkan kembali gerakan Riau dan Papua Merdeka.
Berangkat dari kejadian di atas sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai bentuk peringatan bagi bangkitnya kembali gerakan separatisme. Apalagi jika dikaitkan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah-tengah kita membangun kembali semangat nasionalisme yang bertitiktolak pada kemerdekaan, ada sekelompok orang yang mencoba menciderainya.
Gerakan separatisme harus diwaspadai. Jika tidak bangsa ini akan terus mengalami pergolakan panjang. Setiap gejala bagi munculnya bibit-bibit gerakan separatisme harus diantisipasi dan harus serius ditanggapi. Insiden penyusupan anggota Republik Maluku Selatan (RMS) dalam bentuk tarian di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon adalah salah satu di antaranya. Dilihat dari alurnya, insiden ini berlangsung secara terbuka dan dirancang secara sistematis. Pasti ada kekuatan intelektual di belakangnya.
Jelas, jika kita berkaca pada kejadian di Ambon tersebut, maka kita harus ekstra hati-hati dalam melihat berkembangnya gerakan separatisme. Pemerintah berikut aparat keamanan yang merasa terpuluk dan terpojokkan, harus pula berkaca diri. Barangkali dengan logika berpikir yang sederhana, tidak mungkin ada satu peristiwa besar jika tidak ada yang melatarbelakanginya.
Dalam memandang dan meresponi mencuatnya gerakan separatisme, maka selayaknya pemerintah harus bertindak tegas. Peluang jangan sampai terbuka lebar. Konstitusi negara yang mengamanatkan bahwa keutuhan NKRI di atas segalanya harus dijalankan secara konsekuen. Maka setiap gerakan yang mencoba menghancurkan eksistensi NKRI, harus berhadapan dengan pemerintah dan rakyat.
Tidak boleh ada satu gerakan atau organisasi apapun di negara ini yang keberadaannya bertentangan atau melawan bagi keutuhan NKRI. Jika ada, maka hukum harus ditimpakan kepadanya. Gerakan separatisme jelas merupakan kejahatan yang luar biasa. Gerakan ini sama sekali tidak menghargai sejarah bangsa ini yang dengan susah payah merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.
Namun, penegakan supremasi hukum dan tindakan represif jelas bukan satu-satunya jalan untuk menumpaskan gerakan separatisme. Solusi-solusi lain perlu dicari. Jalur komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di belakangnya mencuatnya gerakan ini, harus dilakukan dengan baik. Sebab diyakini munculnya gerakan ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Misalnya pemerintah dinilai amat lambat dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kue pembangunan dirasakan tidak berjalan secara merata. Masyarakat di sejumlah wilayah merasakan adanya kesenjangan. Pendekatan perbaikan kesejahteraan layak dikedepankan. Kesalahan yang dilakukan selama ini harus diperbaiki secara nyata. Bukan lagi sebatas janji-janji belaka.

3. PERMASALAHAN

Berbagai pandangan tentang penyebab munculnya separatisme telah lama kita ketahui, dan para pengambil kebijakanpun sudah merumuskannya, dalam langkah-langkah aturan dan peraturan. Separatisme di Negara kita muncul karena bebagai factor, seperti factor ideology, ketidakadilan, kesejahteraan, kebijakan politik, penggunaan kekerasan yang melanggar HAM, dan berbagai hal lainnya yang kurang lebih sama. Untuk merespon hal-hal tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis sebagai upaya untuk mengatasinya, yang terakhir adalah dengan pemberlakuan otonomi dan memberikan otonomi khusus bagi daerah yag dianggap sangat berat kondisinya, dan rawan terhadap keutuhan NKRI.

Meski demikian,kegiatan separatisme tetap tumbuh dan masih ada, bahkan semakin menunjukkan eksistensinya. Terlebih lagi diyakini adanya dukungan internasional baik langsung atau secara tidak langsung. Dari pandangan para pakar, persoalan separatisme di Indonesia dikenali sebagai separatisme yang berlatar belakang ideology, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Sehingga dalam melihat persoalan separatisme, kita tidak bisa melihat permasalahannya dari sisi separatisme saja. Tetapi lebih mendasar adalah kemampuan bangsa dalam membangun suatu Negara bangsa yang bisa memberi harapan kepada para warganya. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik, harapan tentang keadilan yang lebih manusiawi dan berbagai harapan yang bisa digantungkan padanya.
4. ANALISIS

separatis yang terjadi di indonesia menurut saya faktor mendasar yang melatarbelakangi adalah faktor pendidikan. pertama, rakyat yang ingin memisahkan diri tidak terlepas dari minimnya pendidikan mereka untuk melihat suatu hal dengan bijaksana, sehingga masyarakat mudah ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan untuk melepaskan diri dari indonesia. kedua, pendidikan masyarakat masih minim, sehingga mereka tidak memiliki keahlian untuk mengekplorasi sumber daya mereka, dan kemudian mereka cemburu dengan pendatang yang mampu memberdayakan kekayaan alam di daerah tersebut. semoga indonesia jaya.


Selain itu penyebab munculnya embrio dari gerakan separatisme tersebut karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya harus komprehensif dan menyeluruh dalam semua bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.


Banyak daerah yang merasa mampu untuk menjadi negara yang lebih baik dari NKRI. Menyedihkan, karena pemikiran mereka itu didasari oleh rasisme dan chauvinisme, merasa bahwa etnisnya adalah yang terbaik dari seluruh etnis di Indonesia. Orang-orang yg berpikiran seperti ini terlalu banyak dipengaruhi oleh dongeng dan mitos, serta tidak bisa melihat sebuah permasalahan secara bijaksana, hanya bisa menyalahkan orang lain.


5. SOLUSI

Karena akar persoalan separatisme adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat, maka jelas bahwa upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sebagaimana yang disampaikan oleh wapres Jusuh Kalla, adalah sangat penting. Persoalannya, bagaimana caranya agar upaya tersebut bisa terwujud ? Bisakah kita berharap pada system ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat liberal? Tentu tidak. Pasalnya, system ekonomi kapitalis inilah yang justru menjadi akar dari seluruh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya secara ekonomi
untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat secara menyeluruh demi mencegah munculnya gerakan-gerakan separatis hanyalah sebuah harapan kosong jika Pemerintah sendiri malah melanggengkan sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan pihak asing, dan sebaliknya menyengsarakan mayoritas rakyat sendiri. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi tidak ada lagi
Selain masalah kesejahteraan dan ketidakadilan ekonomi ini, jika Pemerintah konsisten dengan keutuhan NKRI, jelas Pemerintah harus mewaspadai setiap keterlibatan asing, terutama yang memanfaatkan gerakan-gerakan separatis di Tanah Air. Kasus lepasnya Timor Timur yang antara lain di-support oleh Australia harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus tegas terhadap berbagai manuver pihak asing, baik Amerika, Australia, dll yang memang telah lama mengincar Indonesia. Jangan sampai negeri ini terpecah-belah karena akan semakin memperlemah posisi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Jika tidak, negara ini akan makin masuk dalam cengkeraman penjajahan asing.
Adalagi solusi bagi Negara Indonesia dalam menghindari adanya Separatisme adalah :
Pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil merupakan kunci pokok dalam membungkam gerakan separatis. Dalam sejarahnya, munculnya berbagai gerakan yang dicap sebagai separatis merupakan dampak dari pembangunan yang tidak adil dengan ketimpangan kesejahteraan. Ketika hal tersebut dikaitkan dengan atribut etnis, kedaerahan, bahkan agama, hal tersebut tampaknya menjadi senjata yang ampuh bagi separatis dalam melakukan doktrinasi terhadap masyarakat umum untuk menentang negara. Namun, ketika kesejahteraan tersebut dapat terpenuhi, maka akan sulit bagi aktor-aktor gerakan separatis untuk mencari celah dalam mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk perlawanannya melawan negara. Oleh karenanya, gerakan-gerakan perlawanan separatisme itu janganlah sekedar dilihat secara hitam-putih sebagai bentuk anti-nasionalisme. Karena, mungkin saja, gerakan tersebut merupakan pengingatan bagi pemerintah atas ketidakadilan pembangunan kesejahteraan yang dilakukan selama ini.
Kedua, reorientasi pembangunan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia merupakan hal penting dalam penjagaan keutuhan nasional sebagai upaya meredupkan isu-isu separatisme. Langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi pendidikan sebagai pembentukan kader-kader bangsa yang militan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga melalui agenda pendidikan kewarganegaraan (civic education). Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan upaya mempersiapkan generasi masa depan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik (Azra, 2002: ix). Pendidikan kewarganegaraan ini bukan sekedar agenda doktrinatif dari negara kepada rakyat, melainkan sebuah upaya enkulturisasi nasionalisme, yang bersumber dari budaya majemuk yang dimiliki bangsa.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar